MAKALAH PERANAN SEKOLAH DALAM BIDANG POLITIK

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar belakang

Pendidikan merupakan segala sesuatu yang bersamaan dengan pertumbuhan, pendidikan sendiri tidak mempunyai tujuan akhir di balik dirinya. Definisi singkat ini dapat dipahami bahwa pendidikan merupakan gejala insani yang fundamental dalam kehidupan manusia untuk mengantarkan anak manusia ke dalam peradaban yang berbudaya dan beretika . Usaha ini dapat dilakukan dengan bimbingan yang otentik dan eksistensial manusiawi agar anak mengenal jatidirinya, dapat bertahan hidup, mampu memiliki dan melanjutkan warisan sosial generasi terdahulu.
Sesuai dengan dinamika sistem perkembangan peradaban, sistem pendidikan pun selalu dikonsepsikan ulang dan diinterpretasikan kembali setiap periode historis dan setiap orde politik tertentu. Hal ini juga berlaku pada anak didik, sehingga gerak, aliran, perubahan dan renovasi yang menjadi dimensi pokok pendidikan juga menuntut agar sistem pendidikan mampu beradaptasi terhadap kondisi zaman dengan keadaan politiknya. Maka menjadi sangat urgen untuk memahami pendidikan sebagai faktor politik untuk menstabilkan dan membangun negara Indonesia secara utuh.

Indonesia baru yang dicita-citakan banyak orang adalah masyarakat baru yang disebut civil society. Hal ini berarti kekuasaan berada di tangan rakyat, ditentukan oleh rakyat, dan untuk rakyat. Rakyat tidak lagi menjadi objek, tetapi sebagai subjek pelaku kekuasaan. Masyarakat madani hanya dapat terwujud jika masyarakat memperoleh pendidikan yang memadai sehingga masyarakat dapat memahami perannya dalam proses perubahan sosial secara kreatif-konstruktif untuk mencari bentuk sintetik baru secara tulus, damai sekaligus mencerahkan. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya dapat meningkatkan komitmennya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, menegakkan hukum tanpa pandang bulu, dan berpihak pada proses pemberdayaan rakyat dengan memprioritaskan bidang pendidikan. Kesejahteraan rakyat seharusnya diartikan dengan semakin meningkatnya kualitas SDM yang terdidik agar mampu meningkatkan penghasilannya secara benar, mandiri dan kreatif. Ukuran kesejahteraan rakyat harus menyertakan indikator menguatnya etika sosial, kualitas partisipasi rakyat dalam politik, kreativitas budaya dan komitmen moralitas keagamaan dan kemanusiaan universal, tidak semata-mata menggunakan indikator ekonomi.

Terkait dengan politik, ada anggapan negatif, skeptik dan sinis warga sehingga ada kecenderungan menghindari politik. Namun perlu dicatat beberapa hal: pertama, kita tidak dapat lepas dari politik, semua kegiatan mengandaikan kerangka negara dan masyarakat merupakan aktivitas politik. Kedua, berbagai kesulitan yang dihadapi seperti peningkatan kesejahteraan, lingkungan hidup, kesenjangan sosial-ekonomi, pendidikan dan pengembangan IPTEK tidak dapat dipecahkan tanpa politik, tetapi dengan transformasi politik sedemikian rupa sehingga memungkinkan membentuk dan mengorganisir kehidupan secara efektif. Ketiga, sikap sinis dan skeptik terhadap politik dapat dihindari dengan membangun kredibilitas, kelayakan model alternatif dan imaginatif institusi politik.

Oleh karena itu, pendidikan sebagai salah satu faktor penentu dan indikator kemajuan suatu bangsa hendaknya menjadi tujuan pembangunan. Melalui pendidikan (politik) diharapkan para pelaku politik bisa lebih memahami posisi sekaligus tugas dan tanggung jawab yang diemban bagi kesejahteraan rakyat, dalam kondisi politik yang dinamis dan mendukung. Sehingga setiap orang yang berkecimpung di dunia politik menyadari hakikat berpolitik, dengan mengembangkan budaya dan etika politik yang bersih dan profesional. Pendidikan yang dimaksud meliputi segala aspek yang dapat memberikan pemahaman baru mengenai apa, untuk apa, bagi siapa sesuatu (kekuasaan) harus dicapai dan di pertahankan.

B.     Rumusan Masalah

1.      Apakah yang dimaksud dengan eksistensi Pendidikan?

2.      Bagaimana Hubungan Antara Pendidikan dan sosial budaya?

3.      Bagaimana Sketsa Politik Pendidikan di Indonesia ?

4.      Peranan Sekolah Dalam Pendidikan Politik ?

5.      Peran Serta Budaya Politik dalam Lingkungan Sekolah ?

C.    Tujuan Pembahasan

1.        Untuk mengetahui eksistensi Pendidikan

2.        Untuk mengetahui Hubungan Antara Pendidikan dan sosial budaya

3.        Untuk mengetahui sketsa Politik Pendidikan di Indonesia

4.        Untuk mengetahui Peranan Sekolah Dalam Pendidikan Politik

5.        Untuk mengetahui Peran Serta Budaya Politik dalam Lingkungan Sekolah

BAB II

PEMBAHASAN

A.    Eksistensi Pendidikan

Pendidikan merupakan sarana utama untuk mensukseskan pembangunan nasional, karena dengan pendidikan diharapkan dapat mencetak sumber daya manusia berkualitas yang dibutuhkan dalam pembangunan. Titik berat pembangunan pendidikan diletakkan pada peningkatan mutu setiap jenjang dan jenis pendidikan serta perluasan kesempatan belajar pada jenjang pendidikan dasar. Pendidikan juga merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi dalam upaya meningkatkan taraf hidup suatu bangsa agar tidak sampai menjadi bangsa yang terbelakang dan tertinggal dengan bangsa lain.

Menurut Tilaar (2004), Pendidikan saat ini telah direduksikan sebagai pembentukan intelektual semata, sehingga menyebabkan terjadinya kedangkalan budaya dan hilangnya identitas lokal dan nasional. Perubahan yang global dengan liberalisasi pendidikan sehingga menuntut lembaga pendidikan untuk mampu menghasilkan kualitas peserta didik yang dapat bersaing secara kompetitif agar dapat diterima pasar. Tuntutan untuk memenuhi kebutuhan pasar ini pada akhirnya akan mendorong lembaga pendidikan kita menjadi lebih bercirikan knowledge based economy institution. Pendidikan yang hanya berorientasi untuk mencetak generasi yang bisa diterima pasar secara ekonomis hanya akan mampu mencetak peserta didik yang berpikir dan bertindak global sehingga mereka tidak memiliki kecerdasan emosional yang akhirnya bermuara pada terjadinya krisis moral dari peserta didik.

Berdasarkan uraian tersebut pendidikan berfungsi membekali pengalaman dan keterampilan kepada peserta didik untuk dapat mengembangkan kemampuannya untuk mempertahankan hidupnya. Keadaan masyarakat yang majemuk akibat perubahan jaman menuntut peserta didik dapat aktif dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitarnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Oliva (1992:6) yang mengemukakan bahwa curriculum can be conceived in a narrow way (as subjects taught) or in a broad way as all the experiences of learners, both in school and out, directed by the school. Disimpulkan bahwa kurikulum dalam artian sempit merupakan sebagai pokok mengajar dan dalam arti luas sebagai semua pengalaman belajar, baik dalam dan keluar sekolah, di bawah pengawasan sekolah sehingga pelajaran berupaya menciptakan pengalaman belajar bagi siswa perlu mendapat prioritas yang utama dalam kegiatan pembelajaran.

B.     Hubungan Antara Pendidikan dan sosial budaya

Landasan sosial budaya pendidikan mencakup kekuatan sosial masyarakat yang selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perkembangan jaman. Kekuatan tersebut dapat berupa kekuatan nyata dan potensial yang berpengaruh dalam perkembangan pendidikan dan sosial budaya seiring dengan dinamika masyarakat. Sehingga kondisi sosial budaya diasumsikan mempengaruhi terhadap program pendidikan yang tercermin dalam kurikulum. Hunt (1975) mengemukakan:

Study hits base social and culture from education aims to supply teacher with erudition that deepen about society and where they alive and to help student teacher to detect that explanation hits society and culture of vital importance mean to realize about education problem.

Berdasarkan uraian tersebut disimpulkan bahwa kajian mengenai dasar sosial dan budaya dari pendidikan bertujuan untuk membekali guru dengan pengetahuan yang mendalam tentang masyarakat dan kebudayaan di mana mereka hidup dan untuk membantu calon guru untuk mengetahui bahwa pengertian mengenai masyarakat dan kebudayaan sangat penting artinya guna memahami tentang masalah pendidikan.

Krisis multidimensi yang belum mampu teratasi saat ini merupakan bentuk dari shock culture atau keterkejutan budaya yang dialami karena selama ini tidak disiapkan untuk menghadapi perubahan jaman yang merupakan sebuah keniscayaan. Pendidikan selama ini hanya berorientasi pada usaha untuk mewariskan budaya lokal dan nasional atau hanya melihat fungsi pendidikan sebagai lembaga pentransmisi kebudayaan, bukan sebagai lembaga yang berusaha mempersiapkan peserta didik untuk mengkonstruksi kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan jaman.

Kebudayaan dan pendidikan memiliki hubungan timbal balik sebab kebudayaan dapat dilestarikan dan dikembangkan dengan jalan mewariskan kebudayaan dari generasi ke generasi penerus dengan jalan pendidikan, baik secara informal maupun formal. Sebaliknya bentuk, ciri-ciri, dan pelaksanaan pendidikan ikut ditentukan oleh kebudayaan masyarakat di mana proses pendidikan itu berlangsung (Tirtarahardja dan Sulo, 2005). Salah satu fungsi dari sekolah mencakup fungsi sosial. Sekolah dalam menjalankan fungsi sosial harus mampu mensosialisasikan peserta didik, sehingga mereka nantinya bisa merubah diri mereka dan merubah masyarakatnya. Masyarakat merupakan sebuah tempat yang menjadi tempat hidup, tumbuh, berkembang dan berubah bagi manusia. Sehingga sekolah tidak bisa dipisahkan dengan manusia, karena manusia merupakan anggota masyarakat dan menjadi pendukung dari kebudayaan yang ada di dalamnya.

Danim (2003) berpendapat pendidikan merupakan proses pemanusiaan untuk menjadikan manusia memiliki rasa kemanusiaan, menjadi manusia dewasa dan manusia seutuhnya agar mampu menjalankan tugas pokok dan fungsi secara penuh sebagai pemegang mandat Ilahiah dan kultural. Menetapkan tujuan-tujuan pendidikan, kita bisa mendapatkannya melalui analisis kebutuhan dari siswa, analisis budaya dan kebutuhan masyarakat.

C.    Sketsa Politik Pendidikan dan Pendidikan politik di Indonesia

Setiap periode perkembangan pendidikan nasional adalah persoalan penting bagi suatu bangsa karena perkembangan tersebut menentukan tingkat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknolgi, karakteristik, dan kesadara politik yang banyak mempengaruhi masa depan bangsa tersebut. Setiap periode perkembangan pendidikan adalah faktor politik dan kekuatan politik karena pada hakikatnya pendidikan adalah cerminan aspirasi, kepentingan, dan tatanan kekuasaan kekuatan – kekuatan politik yang sedang berkuasa.

Ada empat strategi pokok pembangunan pendidikan nasional, yaitu :

1.      Peningkatan pemerataan kesempatan pendidikan

2.      Peningkatan relevansi pendidikan dengan pembangunan

3.      Peningkatan kualitas pendidikan

4.      Peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan.

Sketsa penyelenggaraan pendidikan di Negara ini dapat dibagi atas enam periode perkembangan, yaitu :

1)      Periode pertama adalah periode awal atau periode prasejarah yang berlangsung hingga pertengahan tahun 1800an. Pada masa ini penyelenggaraan pendidikan di tanah air mengarah pada sosialisasi nilai-nilai agama dan pembangunan keterampilan hidup. Penyelenggaraan pendidikan pada periode ini dikelola dan dikontrol oleh tokoh-tokoh agama.

2)      Periode kedua adalah periode kolonial Belanda yang berlangsung dari tahun 1800an hingga tahun 1945. Pada periode ini penyelenggaraan pendidikan ditanah air diwarnai oleh proses modernisasi dan pergumulan antara aktivitas pendidikan pemerintahan colonial dan aktivitas pendidikan kaum pribumi. Disatu pihak, pemerintah colonial berusaha menempuh segala cara untuk memastikan bahwa berbagai kegiatan pendidikan tidak bertentangan dengan kepentingan kolonialisme dan mencetak para pekerja yang dapat diekploitasi untuk mendukung misi sosial, politik, dan ekonomi pemerintah kolonial.

3)      Periode ketiga adalah periode pendudukan Jepang yang berlangsung dari tahun 1942 hingga tahun 1945. Berbagai kegiatan pendidikan pada periode ini diarahkan pada upaya mendiseminasi nilai – nilai dan semangat nasionalisme serta mengobarkan semangat kemerdekaan ke seluruh lapisan masyarakat. Salah satu aspek perkembangan dunia pendidikan pada masa periode ini adalah dimulainya penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam lingkungan pendidikan formal.

4)      Periode keempat adalah periode Orde Lama yang berlangsung dari tahun 1945 hungga tahun 1966. Pada periode ini kegiatan pendidikan di tanah air lebih mengarah pada pemantapan nilai – nilai nasionalisme, identitas bangsa, dan pembangunan fondasi ideologis kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan utama pendidikan pada periode ini adalah nation and character building dan kendali utama penyelenggaraan pendidikan nasional dipengang oleh tokoh – tokoh nasionalis.

5)      Periode kelima adalah periode Orde Baru yang berlangsung dari tahun 1967 hingga tahun 1998. Pada periode ini pendidikan menjadi instrument pelaksanaan program pembangunan di berbagai bidang, khususnya bidang pedagogi, kurikulum, organiasi, dan evaluasi pendidikan diarahkan pada akselerasi pelaksanaan pembangunan. Karena focus utama pembagunan nasional pada era Orde Baru adalah pada bidang ekonomi.

6)      Periode keenam adalah periode Reformasi yang dimulai pada tahun 1998. Pada periode ini semangat desentralisasi, demokratisasi, dan globalisasi yang dibawa oleh gerakan reformasi sehingga penataan system pendidikan nasional menjadi menu utama. Dengan menelusuri prinsip – prinsip penerapan yang diatur dalam berbagai peraturan perundang – undangan terkait.

Pendidikan Politik Indonesia Melakukan pendidikan politik dalam hal ini tentu saja tidak harus melalui sekolah formal seperti SMP, SMA atau tingkat perguruan tinggi. Masyarakat yang terorganisir dalam berbagai komunitas berdasarkan kesamaan pekerjaan atau profesi, hobbi, etnis, asal muasal kampung halaman, agama atau apa saja bisa digunakan untuk menghimpun warga agar bersama-sama melakukan pendidikan politik. Tentu saja dengan kesadaran bersama agar bangsa ini maju di bawah kendali pemimpin yang berintegritas, bermoral baik, tidak cacat hukum dan bersungguh-sungguh hendak menyejahterakan rakyat.Tak ada resep lain untuk mewujudkan mimpi-mimpi rakyat selain harus mencerdaskan, membangun sikap mandiri dan independen terlebih dahulu. 

Jalan menuju itu semua adalah dengan melakukan pendidikan politik. Jika tidak, selamanya rakyat akan dengan mudah dibeli oleh siapa saja para petualang politik. Seluruh rakyat; supir, buruh, petani, nelayan, pedagang keliling, pelaku usaha mikro, abang beca, penambal ban, mahasiswa, pembantu rumah tangga dan bahkan pelajar tingkat sekolah menengah, tak boleh ada satupun yang tidak mendapatkan pendidikan politik. 

Tidak harus menunggu gagasan muncul dari pemerintah atau partai politik, pendidikan poilitik dapat dilakukan siapa saja atau perkumpulan apa saja. Dijalankan tidak untuk kepentingan jangka pendek menggiring warga agar menjatuhkan pilihan pada sosok tertentu di saat event pemilukada berlangsung. Pendidikan politik secara mendasar harus mengarah pada tumbuhnya political awareness sehingga memahami betul setiap suara yang akan digunakan untuk memilih kandidat gubernur, walikota atau bupati, akan sangat menentukan masa depan dirinya dan juga masyarakat banyak untuk jangka panjang.

D.    Peranan Sekolah Dalam Pendidikan Politik

Sekolah memainkan peran sangat penting dalam pendidikan politik melalui kurikulum pengajaran formal, beraneka ragam kegiatan sekolah dan kegiatan-kegiatan guru.
Sekolah melalui kurikulumnya memberikan pandangan-pandangan yang kongkrit tentang pendidikan politik yang meliputi lembaga-lembaga politik dan hubungan-hubungan politik. Ia juga dapat memegang peran penting dalam pembentukan sikap terhadap aturan permainan politik yang tak tertulis. Sekolah pun dapat mempertebal kesetiaan terhadap system politik dan memberikan symbol-simbol umum untuk menunjukkan tanggapan yang ekspresif terhadap system tersebut.Peranan sekolah dalam mewariskan nilai-nilai politik tidak hanya terjadi melalui kurikulum sekolah. 

Peranan sekolah sebagai lembaga pendidikan dalam mempersiapkan generasi masa depan. Tetapi sebagian besar masyarakat, nampaknya tetap menaruh harapan besar dan mempunyai tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap sistem persekolahan sebagai pusat pendidikan. Sikap dan pandangan seperti itu muncul sebagai konsekuensi dari tuntutan perubahan yang terjadi pada masyarakat. Sebagai masyarakat yang sedang bergerak ke arah kehidupan modern dihadapkan pada peningkatan tuntutan kebutuhan dasar manusia. Dalam kenyataannya "orang-orang sekolahan" lebih banyak memiliki kesempatan dan kemampuan mencapai kebutuhan-kebutuhan tersebut. Akibatnya, fenomena itu yang juga merupakan fenomena masyarakat modern telah memusatkan perhatian masyarakat terhadap peranan sekolah. Bahkan kecenderungan seperti itu telah menempatkan harapan masyarakat yang terlalu besar terhadap persekolahan, mereka mengira bahwa sekolah mampu membereskan segala persoalan.

Memperhatikan kecenderungan.Pendidikan politik dapat dilakukan di keluarga, sekolah, lembaga-lembaga politik atau pemerintah dan berbagai kelompok dan organisasi yang tidak terhitung jumlahnya. Pendidikan politik sangat penting bagi kelestarian suatu system politik. Di satu pihak, warga Negara memerukan informasi minimaltentang hak-hak dan kewajiban yang mereka mliki untuk dapat memasuki arena kehidupan politik. Di lain pihak, warga Negara juga harus memperoleh pengetahuan mengenai seberapa jauh hak-hak mereka telah dipenuhi oleh pemerintah dan jika hal ini terjadi, stabilitas politik pemerintahan dapat terpelihara.

E.     Peran Serta Budaya Politik dalam Lingkungan Sekolah

Sekolah merupakan lembaga pendidikan, di mana para siswa belajar dan berlatih berbagai macam ilmu, keterampilan, nilai, dan norma yang akan membekali kehidupan masa depan. Di sekolah, peserta didik akan beradaptasi dengan lingkungan sekolah, baik dengan guru, kepala sekolah, pegawai tata usaha, teman sekelas, kakak kelas, maupun adik kelas. Peserta didik akan menemukan pengalaman-pengalaman baru yang lebih luas untuk mendukung budaya politik partisipan.(Peran serta politik dalam sekolah dapat diwujudkan dalam pemilihan pengurus OSIS secara langsung).

Peran serta budaya politik partisipan di lingkungan sekolah dapat dilakukan dengan menunjukkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata tertib atau peraturan-peraturan sekolah.

Peran serta budaya politik partisipan yang lebih nyata, dapat diwujudkan dalam kegiatan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS). Setiap tahun akan diadakan pemilihan pengurus OSIS secara langsung dan demokratis. Sebagai warga sekolah yang baik, semua peserta didik wajib ikut secara aktif mengikuti seluruh kegiatan ini, mulai dari proses pencalonan, proses seleksi, kampanye, penyampaian visi dan misi, sampai dengan pemungutan suara dan perhitungan suara.

Para siswa dapat berperan aktif mengembangkan budaya politik partisipan dengan cara mencalonkan diri sebagai pengurus OSIS, sebagai tim seleksi, tim sukses, mempersiapkan dan mengikuti kampanye, mendengarkan dan menanggapi penyampaian visi dan misi atau mengikuti debat antarkandidat, memberikan dukungan suara dalam pemungutan suara, serta menyaksikan perhitungan suara dan pelantikan pengurus OSIS yang terpilih. Para siswa juga dapat memberikan masukan, usul, saran atau kritik yang membangun untuk kemajuan kegiatan OSIS dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan program-program OSIS di sekolah masing-masing.

BAB III

PENUTUP

A.    Kesimpulan

Eksistensi pendidikan merupakan kajian tentang relasi antara proses munculnya berbagai tujuan pendidikan dengan cara – cara penyampaiannya. Titik berat pembangunan pendidikan diletakkan pada peningkatan mutu setiap jenjang dan jenis pendidikan serta perluasan kesempatan belajar pada jenjang pendidikan dasar. Pendidikan juga merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi dalam upaya meningkatkan taraf hidup suatu bangsa agar tidak sampai menjadi bangsa yang terbelakang dan tertinggal dengan bangsa lain.

Hubungan pendidikan dan social budaya tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Krisis multidimensi yang belum mampu teratasi saat ini merupakan bentuk dari shock culture atau keterkejutan budaya yang dialami karena selama ini tidak disiapkan untuk menghadapi perubahan jaman yang merupakan sebuah keniscayaan. Pendidikan selama ini hanya berorientasi pada usaha untuk mewariskan budaya lokal dan nasional atau hanya melihat fungsi pendidikan sebagai lembaga pentransmisi kebudayaan, bukan sebagai lembaga yang berusaha mempersiapkan peserta didik untuk mengkonstruksi kebudayaan sesuai dengan kebutuhan.

Daftar Pustaka

Kartono, Kartini., 1989. Pendidikan Politik sebagai Bagian dari Pendidikan Orang Dewasa. Bandung. Mandar Maju.

Kartono, Kartini., 1990. Wawasan Politik: Mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Bandung.

http://www.google.co.id/search?hl=id&q=hak+partai+politik&btnG=Telusuri&meta=

http://hukumham.info/images/O_ddi/pdf_syarat-syarat%20pendirian%20parpol.pdf

http://www.slideshare.net/supriono/partai-politik

http://www.asiatour.com/lawarchives/indonesia/partai/uu_partai_babIII.htm

KLIK SALAH SATU LINK UNTUK MENGUNDUH FILENYA 

ziddu 
idws 
mediafire